Berita  

Patroli KRYD, Sat Samapta Polres Bima Sasar Perbankan hingga Lingkungan Sekolah

 

 

Satuan Samapta Polres Bima terus mengintensifkan kegiatan patroli dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya.

Kali ini, anggota Ton 2 Dalmas Sat Samapta Polres Bima melaksanakan Patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Sabtu (14/11/2026), mulai pukul 12.15 hingga 13.35 Wita.

 

Patroli menyasar sejumlah titik aktivitas masyarakat di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di antaranya Bank Mandiri, SMAN 1 Woha, dan Bolly Bakery.

Sebelum bergerak, personel terlebih dahulu melaksanakan apel pengecekan di depan Barak Sat Samapta Polres Bima. Selanjutnya, petugas melakukan patroli dialogis di kawasan Bank Mandiri untuk memantau situasi keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengaturan arus lalu lintas di depan SMAN 1 Woha guna membantu kelancaran aktivitas pengguna jalan. Personel juga menyambangi Bolly Bakery untuk melaksanakan patroli dialogis dan memantau situasi kamtibmas di lingkungan tersebut.

Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menjelaskan bahwa patroli KRYD merupakan langkah preventif kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Patroli rutin yang ditingkatkan ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan situasi tetap aman dan kondusif, sekaligus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, baik yang sedang beraktivitas maupun pengguna jalan,” ungkap Kapolres Bima sebagaimana disampaikan Kasi Humas.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di seluruh lokasi yang menjadi sasaran patroli terpantau aman, kondusif, dan terkendali. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan, personel kembali ke Mako Polres Bima untuk standby.

Polres Bima mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas.

Baca Juga :  Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.